Berita Terbaru Pemilu Pilpres

'Agenda sudah selesai'

Penegasan Kapitra Ampera berbeda dengan keterangan Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) yang turut mengorganisasi reuni alumni 212.

Ia dimintai tanggapan terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, bahwa acara reuni alumni 212 tersebut memiliki motif politik, meskipun bernuansa keagamaan.

"(Tudingan) itu berlebihan dan dikeluarkan mereka yang belum move on dari kejadian (pilkada DKI) kemarin," kata Slamet Maarif.

Sumber gambar, MAST IRHAM/EPA

Ia merujuk pada pemilihan gubernur DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dengan mengalahkan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah ormas dan sosok di balik gerakan 212 secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan.

Bagaimanapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukanlah satu-satunya figur yang menilai acara peringatan 212 dilandasi kepentingan politik atau tidak relevan lagi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan masalah yang diusung aksi 212 sudah selesai sehingga tidak perlu mengadakan acara reuni. Dikhawatirkannya acara seperti itu justru akan menimbulkan agitasi.

Menjelang demonstrasi menentang Ahok pada 2016, ia sempat terlibat dalam kesepakatan tentang pelaksanaan protes pada tanggal 2 Desember di Lapangan Monas.

Satu bulan sebelumnya Ma'ruf Amin mengeluarkan bantahan setelah MUI dituding berpolitik praktis karena mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Ahok telah menista Alquran dan ulama.

Adapun Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin tidak mengeluarkan pernyataan yang mendukung, tetapi juga tak sepenuhnya melarang reuni 212. Ia mengatakan tidak akan menghadari acara itu karena bukan alumni dan mengaku "mempunyai pemahaman tentang permasalahan umat Islam serta pendekatan tersendiri dalam menanggulanginya".

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa taruhan ataupun judi pemilihan presiden atau Pilpres 2019, merupakan hal yang haram. Karena itu, ia berharap masyarakat menjauhi aktivitas ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Islam mengharamkan judi karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya," kata Amirsyah saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 April 2019.

Sebelumnya beredar foto yang memperlihatkan dua orang tengah bersalaman kemudian dilampirkan selembar kwitansi bertuliskan, "Taruhan Pilpres".

Amirsyah mengatakan pemilihan umum atau pilpres 2019 seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang dirayakan dalam suasana bergembira, untuk menentukan pilihan pada salah satu pasangan calon. Ia mengatakan ada tiga hal yang seharusnya dilakukan masyarakat.

Pertama, ikhtiar dengan cara yang halal, bukan menghalalkan berbagai cara. Kedua, berdoa kepada Allah untuk meraih kemenangan tentu dengan ijin Allah. Ketiga, bertawakal kepada Allah.

"Bukan sebaliknya melakukan tindak yang menyimpang dari agama seperti perbuatan taruhan," ujar Amirsyah.

Ia menegaskan judi adalah salah satu kejahatan yang mesti diberantas, baik dalam konsep kenegaraan, maupun dalam konsep agama. Tak hanya judi dengan pertaruhan uang, Amirsyah mengatakan judi dengan pertaruhan apapun harus dilarang.

"Perjudian bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya secara edukasi dan dengan jalur hukum," kata Amirsyah.

Ditreskrimum Polda Jawa Tengah resmi menetapkan Anggota Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin sebagai tersangka terkait kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17). Itulah top 3 news hari ini.

Prediksi pemenang pemilihan Presiden Amerika 2024 antara Kamala Harris dan Donald Trump.

Hendri mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan pascapenetapan hasil Pemilu 2024 dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Nama Tom Lembong disebut beberapa kali oleh Gibran Rakabuming dan Cak Imin. Jelang Pilpres lalu, Tom diketahui memilih bergabung jadi Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Presiden RI Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028. Itulah top 3 news hari ini.

Prabowo Subianto angkat bicara soal alasan dirinya terus menerus maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga akhirnya menang di Pilpres 2024.

Selain pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Hasan memainkan peran strategis dalam dua kali kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Adapun gugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.

Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Ridwan Kamil, berharap debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan tidak seperti debat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sejumlah elite politik seperti Ketua Umum Surya Paloh, lalu Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyambangi dan bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Beredar di media sosial postingan video Anies Baswedan sedang berbicara dengan lukisan monyet usai kalah Pilpres.

Mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama secara resmi mendukung Kamala Harris dalam pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dukungan ini menjadi sinyal kuat dari dua tokoh Demokrat paling berpengaruh di negara tersebut.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bergabung di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membandingkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Henry mengatakan, Eman Suherman telah membuktikan perannya yang sangat berarti dalam membawa perubahan positif bagi Majalengka.

Data-data Denny JA tentang Pilpres 2024 yang sempat sangat diragukan, bahkan dituduh pembohongan publik, terbukti benar, sesuai dengan hasil KPU.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal isu Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsunya Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Seperti apa?

Wakil Ketua Umum Korbid Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin mengulang kesuksesan Pilpres 2024 dan berlanjut saat Pilkada.

PDIP tidak setuju dengan wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies diketahui menjadi salah satu kandidat yang direkomendasikan DPD PDIP Jakarta untuk Pilkada 2024.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi alasan pemberian konsesi tambang ke NU.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Taman Impian Jaya Ancol (Ancol) menebar promo dan diskon menarik di hari pemilihan umum (Pemilu) 2024, termasuk untuk kawasan Dufan. Simak syaratnya!

Ancol juga memberikan promo khusus di pesta Pemilu 2024, antara lain Atlantis, Samudra, Jakarta Bird Land, dan  Sea World Ancol. Promo yang diberikan Ancol adalah untuk tiket reguler.

Adapun, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar menikmati promo Ancol adalah dengan menunjukkan jari yang bertinta Pemilu di loket.

Berikut ini promo dan diskon Ancol selama masa Pemilu 2024:

Mengutip dari akun Instagram resmi @infodufan pada Rabu (14/2/2024), Dufan menawarkan promo berupa potongan harga untuk tiket reguler dari semula Rp275.000 per orang menjadi Rp140.000 per orang.

Promo Dufan ini hanya berlaku untuk pembelian loket tiket offline (langsung) atau beli di tempat pada 14 Februari 2024. Selain itu, promo ini hanya berlaku kunjungan pada 14 Februari 2024

“[Syarat dan ketentuan] satu jari tinta pemilu berlaku untuk 1 tiket promo,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @infodufan, Rabu (14/2/2024).

Namun perlu diingat, promo ini tidak termasuk tiket masuk gerbang Ancol, baik orang maupun kendaraan.

Selanjutnya, Atlantis memberikan potongan harga untuk tiket reguler menjadi Rp55.000 dari semula dibanderol Rp110.000. Promo ini hanya berlaku hari ini, yaitu Rabu (14/2/2024), dengan menunjukkan tinta Pemilu di jari.

Sama seperti syarat dan ketentuan promo Dufan, promo tiket Atlantis Rp55.000 per orang ini belum termasuk tiket gerbang masuk Ancol.

Promo Pilpres promo pemilu dufanPerbesar

Kemudian, Samudra Ancol juga memberikan promo tiket reguler kepada pengunjung yang sudah menggunakan hak pilihnya di hari ini. Pengujung hanya perlu merogoh kocek senilai Rp55.000 per orang dari sebelumnya Rp110.000.

Berikutnya, Jakarta Bird Land juga menawarkan promo Pemilu untuk tiket reguler. Harganya menjadi Rp45.000 per orang untuk memasuki kawasan Jakarta Bird Land.

Promo tiket berikutnya adalah Sea World Ancol. Pengujung hanya merogoh kocek senilai Rp65.000 per orang untuk menikmati promo Pemilu di Sea World Ancol.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP mengatakan bahwa semua kader PPP telah bersepakat ketika pelaksanaan Muktamar X nanti tidak diwarnai dengan cacat organisasi.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka'bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

PKB mengusulkan Gus Dur untuk menjadi pahlawan nasional. Cak Imin menilai Gus Dur memperjuangkan kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan.

Aditya Mufti Ariffin mengaku legowo terkait keputusan KPU yang mendiskualifikasinya dirinya di Pilkada Banjarbaru.

Gubernur Terpilih Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2024-2029, Agustiar Sabran, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham meminta semua kader untuk menghentikan isu terkait upaya melengserkan Bahlil Lahadalia dari Ketua Umum Partai Golkar. Menurut

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, atau PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menilai memang perlu dievaluasi menyeluruh terkait sistem pilkada langsung. Ia merespons, usulan Prabowo.

Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara soal usul Prabowo soal Kepala Daerah dipilih DPRD

PAN akan men-support Pramono Anung-Rano Karno yang akan memimpin Jakarta untuk lima tahun ke depan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, merespons wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia minta tak buru-buru.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut usulan Presiden Prabowo bahwa kepala daerah dipilih anggota DPR merupakan wacana menarik yang patut dipertimbangkan.

Dengan 212, umat Islam 'ingin berkuasa lewat pilkada, pemilu dan pilpres'

Sumber gambar, Reuters

Selama tiga hari ini kelompok yang menamakan diri alumni 212, aksi demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menuntut pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama, menggelar rangkaian acara yang disebut sebagai reuni 212.

Selain kongres, juga berlangsung peringatan Maulid Nabi, dan akan ditutup dengan aksi turun ke jalan yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (02/12).

Rangkaian acara alumni 212 itu kini terang-terangan diakui sebagai acara politik, meskipun sebelumnya ada sebagian anggota panitia reuni yang membantahnya.

Penegasan bahwa acara reuni 212 bermuatan politik disampaikan oleh pembina presidium alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- MUI, Kapitra Ampera, kepada BBC Indonesia, Jumat (01/12).

"Ini 212 ini adalah kegiatan politik. Untuk apa?"

"Untuk mengkonsolidasikan umat Islam sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu maupun pilpres di eksekutif melalui pemilihan presiden untuk memilih umat Islam yang berkualitas memimpin republik ini, memimpin daerah dan memimpin DPR. Dan ini politik," jelasnya dalam wawancara melalui telepon.

"Dan ini politik umat Islam, dan umat Islam sekarang ingin berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres."

Politisasi identitas agama?

Dengan menelisik kelanjutan kegiatan alumni 212 yang diadakan setelah Basuki Tjahaja Purnama dipenjara dalam kasus penistaan agama dan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, pengajar teologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor DR. Qasim Mathar, menilai alumni 212 sudah jelas gerakan politik.

"Karena agenda mereka sebenarnya sudah selesai. Kalau agenda utamanya menjatuhkan Ahok, memberhentikan Ahok sebagai gubernur, itu sudah tercapai. Nah, sekarang mereka teruskan dengan demo-demo dan kelihatan terus akan berkelanjutan. Itu sudah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan," kata Profesor Qasim.

Namun, menurut pembina presidium alumni 212 Kapitra Ampera, gerakan politik 212 sah-sah saja.

"Kenapa kalau umat Islam melakukan kegiatan lalu dituding itu politik yang konotasinya negatif?"

Dikatakannya berpolitik adalah hak setiap warga negara, termasuk umat Islam yang tidak ikut demonstrasi 212 walau turut serta dalam kegiatan politik lain seperti memberikan suara dalam berbagai pemilihan.

"Tapi apakah politik itu dilarang oleh negara Republik Indonesia? Apakah politik itu haram? Kan tidak. Itu hak konstitusional, kenapa harus diributkan?"

Sumber gambar, BBC Indonesia

Kapitra Ampera menolak anggapan bahwa alumni 212 melakukan praktik politisasi identitas agama.

"Itu kan opini yang dibentuk bahwa seolah-olah ada politisasi Islam. Bahwa umat Islam saat ini termarjinalkan, umat Islam teralieniasi di tengah kumpulan mayoritas. Di Amerika mayoritas mengatur minoritas," katanya.

"Boleh saja dong sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia ini dan punya andil besar, saham besar atas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini, ingin memilih pemimpin yang bisa masuk ke dalam relung-relung kehidupan kaum Muslimin."

Bagaimanapun dalam kehidupan politik di Indonesia, Islam dan politik tampaknya tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa, seperti diakui Profesor DR. Qasim Mathar, dengan catatan dalam berbagai pola.

"Akan tetapi Islam di Indonesia juga kita kenal tidak hanya satu pola, yaitu pola demo. Ada pola-pola yang seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain yang tidak berpola seperti itu. Tapi sekali lagi, Islam dan politik di Indonesia memang tidak bisa dipisahkan."

"Kita juga melihat bahwa kelompok-kelompok Islam yang tidak sepola dengan itu, tidak menyukai kelompok 212," tambah dosen teologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar itu.

Dicontohkannya, ada kelompok mayoritas yang sebelumnya tidak membuka suara namun kini sudah menyuarakan penentangannya.

"Saya melihat kelompok mayoritas yang diam ini tidak diam sepenuhnya. Mereka juga sudah bereaksi. Kita melihat ada agenda-agenda kebhinekaan yang mereka tampilkan di tengah masyarakat, bukan dalam bentuk demonstrasi. Itu sudah lebih nyata," tuturnya.

Di samping itu, ia juga merujuk pada pertemuan ulama NU di Mataram pada November lalu, yang menurutnya, sudah semakin menegaskan bahwa kelompok ulama NU tidak termasuk dalam kelompok 212.

Oleh: Rozi, Dosen Universitas Bangka Belitung

Bulan Februari 2024 tahun ini, tepatnya di tanggal 14 masyarakat Indonesia dihadapkan dengan adanya agenda pemilihan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 – 2029.

Momentum ini sangat berkesan bagi masyarakat Indonesia, karena akan memilih pemimpin bangsa yang nantinya bisa membawa negara Republik Indonesia menjadi semakin lebih baik lagi.

Diketahui bahwa ada tiga pasangan kandidat yang akan berkontestasi di tahun ini. Tentu mereka semua merupakan putra terbaik bangsa, sehingga siapapun nanti yang akan terpilih dan dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah mereka yang dapat dipercaya untuk memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Perlu untuk disadari bahwa kontestasi ini bukanlah ajang untuk membawa kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Namun kontestasi ini merupakan agenda untuk membawa kepentingan Indonesia (baca: masyarakat Indonesia tepatnya). Oleh sebab itu, kontestasi ini merupakan pesta demokrasi. Sehingga tidak perlu mengencangkan urat nadi dan mengeraskan suara, serta menggunakan otot, karena sejatinya kontestasi ini murni demi kepentingan bersama (baca: Indonesia), bukanlah kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, bahkan agama.

Tentu tidak dimungkiri bahwa agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Mengingat agama merupakan bagian terpenting untuk dimiliki oleh setiap individu terlebih yang akan menjadi pemimpin. Sebab pemimpin yang baik harusnya memiliki pedoman hidup yang dalam hal ini adalah agama yang ia yakini. Karena pemimpin yang baik dapat membawa kepentingan Indonesia. Kita semua menginginkan untuk mendapatkan pemimpin terbaik untuk Negara Republik Indonesia.

Meskipun demikian, dalam tulisan ini saya tidak bermaksud mengajak atau mengarahkan kepada paslon tertentu. Karena hemat saya, setiap orang memiliki versi masing-masing tentang pemimpin terbaik. Sehingga pilihan ada pada setiap individu masing-masing tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak manapun.

Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 nanti adalah pesta demorkrasi. Layaknya pesta sudah barang tentu kita menginginkan pesta itu dapat berjalan sukses dan damai. Oleh karenanya, kita semua masyarakat Indonesia wajib hukumnya untuk miliki peran menciptakan pemilu damai.

Adapun untuk menciptakan pemilu damai, setidaknya ada empat syarat yang perlu ada pada diri kita menurut versi saya, yaitu: 1. Ingatlah! Bahwa kontestasi ini bukanlah kontestasi agama sehingga tidak perlu fanatik buta 2. Berprasangka baiklah bahwa semua pasangan calon merupakan putra terbaik yang dimiliki Indonesia 3. Pasrahkan kepada Tuhan YME atas pilihan hati kita 4. Ingatlah! Pesta demokrasi ini akan berulang kembali setiap lima tahun sekali sehingga tidak perlu emosi

Seksama kita pahami bahwa agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Agama yang berarti “tidak kacau” mustinya dapat hadir dan diaplikasikan oleh setiap individu masyarakat Indonesia ke dalam kehidupan.

Akhirnya, Tuhan YME pun memerintahkan kepada hamba-hamba-NYA agar dapat berkontestasi dengan cara-cara yang baik. Oleh sebab itu, di sini saya ingin mengajak semua marilah kita ciptakan pemilu 2024 tahun ini menjadi pemilu damai bermartabat. Harapannya, Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur dan sejahtera.***

All Channels MARKET NEWS ENTREPRENEUR SHARIA TECH LIFESTYLE OPINI MY MONEY CUAP CUAP CUAN RESEARCH

All Article Types Artikel Foto Video Infografis

PROSERANG.COM - Kami punya kabar gembira bagi kamu yang sedang mencari referensi contoh warta sunda terbaru.

Terlebih, sebentar lagi kita warta Indonesia akan menghadapi momentum kontestasi politik, yakni Pemilu 2024.

Jadi, contoh warta sunda yang akan kami rekomendasikan untuk kamu ini bakal ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Baca Juga: Contoh Narasi Warta Sunda Singkat dan Mudah Dipahami, Tema Rapat Paripurna DPRD Bahas APBD

Nah, bagi kamu yang sedang membutuhkan contoh warta sunda dengan tema Pemilu 2024, simak artikel ini secara lengkap.

Berikut ini merupakan contoh warta sunda terbaru dengan tema Pemilu 2024 yang dapat kamu pelajari dengan mudah:

Judul contoh warta sunda:KPU Banten Negeskeun Pamilon Pilkada 2024 Henteu Kampanye Di Luar Jadwal, Ieu Aturan Kaulinan

Baca Juga: Mau Nulis Berita Soal Demam Berdarah? Ini Contoh Warta Sunda yang Cocok Jadi Referensi Kamu

Body teks contoh warta sunda:Saméméh pasanggiri Pilkada 2024, KPU Propinsi Banten geus mimiti méré naséhat ka parpol (Parpol) ngeunaan jadwal kampanye.

Dina hal ieu, KPU Banten ogé ngingetkeun pamilon Pilkada 2024 sangkan teu kampanyeu di luar jadwal kampanye anu geus ditangtukeun.

Ieu banding ditepikeun ka pamilon pamilihan ngaliwatan Surat KPU Propinsi Banten Nomer 384/PL.01.4-SD/36/2023.

Baca Juga: Contoh Warta Sunda dengan Judul Anti Mainstream, Tema: Aduan Masyarakat Soal Tempat Hiburan Malam

Surat éta dikaluarkeun tanggal 4 Nopémber 2023 ngeunaan Banding Palaksanaan Kampanye Kontestan Pemilu 2024.

Kanyahokeun aya 4 poin anu ditandeskeun ku KPU Banten ka pamilon Pilkada 2024 ngeunaan kampanye.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jurdil (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyararakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan stembus accoord. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan stembus accoord hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok stembus accoord 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus accoord, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa stembus accoord. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai walk out. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi stembus accoord.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.

Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnyalah kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.

(sumber : http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz)